Pemira dan Fatamorgana Yustisia

Pemira dan Fatamorgana Yustisia

Ada pertanyaan yang menggelitik benak saya ketika dalam rentang waktu lebih dari sebulan ini proses Pemira  UI tak kunjung selesai. Berjuang sampai titik darah penghabisan, adalah satu pelajaran yang saya dapatkan dari momen rutinan ini. Nyatanya lempar melempar isu bukan hanya eksis di dunia maya, tapi juga merangsek hingga lingkar kekuasaan yudikatif di tingkat UI: Mahkamah Mahasiswa. Persiteruan bukan lagi antara dua calon dan kampiunnya, melainkan juga menyeret panitia selaku penyelenggara Pemira.

Sederet cacat digadang-gadang, mulai dari publikasi salah satu calon yang dianggap membohongi publik, kotak suara yang dianggap tidak aman, ketidakjelasan penunjukkan Penanggung Jawab Fakultas yang dianggap menyebabkan hilangnya satu hari pencontrengan, hingga persoalan penandatanganan BAP pencontrengan yang tidak sesuai prosedur. Semua anggapan mengarah pada satu hal, bahwa terdapat kecacatan pada proses pemira kali ini sehingga hasilnya tidak legitimate dan patut dimejahijaukan.

Poin menarik yang ingin saya kupas adalah, klaim kebenaran yang dibawa oleh masing-masing pihak, dan kemudian menjadikan hukum sebagai panglima. Mengatasnamakan kebenaran dan keadilan, protes dilayangkan dengan berbagai macam cara, baik non formal maupun legal. Penggedoran di tengah malam jelang penghitungan suara, pertemuan-pertemuan antarkuasa hukum, pengajuan keberatan ke panitia pemira (yang tidak selesai, bukan ditolak), hingga proses hukum di Mahkamah Mahasiswa yang sedang bergerak ke titik akhir. Semua demi mencari kebenaran dan keadilan. Pertanyaan mendasarnya adalah: kebenaran yang mana? Kebenarankah itu jika harus menggugurkan kebenaran lainnya? Keadilan yang mana? Adilkah jika harus mengorbankan suara sekian ribu mahasiswa yang telah memberikan hak suaranya? Dan hukum bertanggung jawab besar untuk menjawab itu semua.

Sebagai produk manusia, hukum positif dibuat semata agar kebahagiaan dan kesejahteraan tercipta. Itu mau manusia–makhluk lemah dengan keterbatasan dan serba kerelativan. Saat kepentingan untuk bahagia dan sejahtera itu terlihat goyah, maka cepat-cepat manusia membuat hukum baru. Hingga sampailah pada satu kesimpulan, bahwa hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia. Lambat laun, pergulatan kepentingan tersebut membuat manusia-manusia menjadi teralienasi, asing satu sama lain. Wajah hukum menjadi tidak lagi ramah, tetapi menjadi satu wajah menyeramkan, lembaga yang (lazimnya) ditempuh sebagai sarana terakhir bagi setiap konflik yang terjadi. Saat manusia  berhukum dengan sarana artifisial ini, kata Satjipto Rahardjo, merupakan saat yang benar-benar  crucial (gawat) dalam sejarah hukum. Hukum mengalami suatu percabangan dua (bifurcation) karena berada di simpang jalan. Kehidupan hukum menjadi semakin rumit. Ia tidak hanya berfungsi melayani keadilan, melainkan juga melayani peraturan. Lebih lanjut, Prof Tjip menyampaikan dalam bukunya, Hukum dan Perilaku, pergeseran wajah hukum yang terpaku pada teks tersebut menjadikan hukum bertransformasi menjadi instrumen dan teknologi ketimbang instrumen moral. Konsekuensinya berat, karena ujian bagi hukum-sebagai-teknologi ini terletak pada praksis mengadili (trials, trial system): pengadilan tidak lagi menjadi tempat untuk memperoleh dan memperjuangkan kebenaran, melainkan tempat untuk mengimplementasikan peraturan dan prosedur[1]. Maka tak jarang jika acapkali kita temui “Mpok Minah” satu, dua, tiga atau bahkan ratusan di nusantara, yang karena sebutir-dua butir “kakao”, bui menjadi rumahnya.

Saya tidak hendak betul-betul menyamakan ketatanegaraan UI dengan ketatanegaraan Indonesia. Analogi antara keduanya terlalu ambigu, seperti, peran siapakah yang dijalankan oleh MM? Siapakah yang benar-benar menjalankan peran PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)? Siapakah yang menjalankan peran Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa? Atau, jika salah satu lembaga tersebut diklaim sebagai PTUN UI, bisakah kita benar-benar menyerap dan menganalogikannya sebagai PTUN RI dengan segala kerumitannya? Tentu tidak, karena UI bukanlah negara dalam negara. Biarkan ia menjalankan keteraturannya sesuai basis sosiologis yang berlaku. Menjatuhkan satu pihak dengan senjata hukum ke-RI-an seperti menghancurkan rumput dengan buldozer, tidak pada tempatnya, berlebihan, bahkan bisa dikatakan kezhaliman.

Tidak seperti Mpok Minah yang memang terbukti sengaja mencuri, ketidaksesuaian Indeks Prestasi Kumulatif salah satu calon dengan publikasinya adalah satu kelalaian, karena ketidakdetilannya, efek dari sepenuh kepercayaannya terhadap tim media kampanyenya. Dalam teori hukum pidana, unsur kesengajaan sebagai bukti adanya kesalahan harus diuraikan dalam dua hal: adanya willens (dikehendaki) dan wetens (diketahui). Jika hakim MM cermat memandang bukti dan jernih dari segala tendensi, seharusnya kedua unsur tersebut tidak terbukti. Sebagaimana yang diungkapkan dalam note si tertuduh, cukup gamblang kronologis yang diutarakannya, antara dia mengetahui kapan IPKnya keluar, kapan berubah, dan missing informasi antara yang bersangkutan dengan tim media. Dapat dikatakan sengaja manakala si tertuduh memang mengetahui perbedaan tersebut, menghendakinya dengan jalan membiarkannya bahkan mengklaim bahwa yang benar adalah IPK yang lebih tinggi.

Pun jika memang terbukti lalai, tidak sewajarnya jika kemudian ia didiskulifikasi sebagaimana tuntutan pemohon. Bicara tuntutan dan penerimaan permohonan adalah bicara keadilan bernurani. Soal kewajaran penjatuhan hukuman yang sepantasnya dan seadilnya, tentu tak bisa dilepaskan dari kecenderungan-kecenderungan subjektif yang dimiliki oleh hakim. Itulah sebab, dalam pelantikan hakim MM, Prof Jimly menegaskan bahwa hakim adalah profesi sunyi. Karena dalam kesunyian ia bisa jujur mendengar nurani. Sesuaikah jika karena kelalaian si tertuduh, maka akhirnya ia dilabeli dengan pembohong publik, tidak beriman dan bertaqwa, dan berkonsekuensi pada tersingkirnya ia secara tidak hormat? Sesuaikah jika karena banyaknya kekurangan  yang dilakukan oleh Panitia, kekurangan yang sangat dimungkinkan terjadi, maka proses pemungutan suara harus diulang? Tentu kita tidak boleh lupa,  proses pemilihan panitia adalah tanggung jawab seluruh civitas academica UI, di mana jika ingin proses Pemira berlangsung dengan baik, maka gawangi pula sejak awal kepanitiaan tersebut. Kalau perlu terlibat di dalamnya, terlibatlah. Menuding di akhir ketika terjadi banyak kekurangan bukanlah tindakan bijak seorang mahasiswa.

Belum lagi soal prosedur formil yang terlihat janggal dengan tidak melewati pembuktian apakah sesuai dengan syarat formil di sidang pertama, menunjukkan adanya saling lindung kepentingan di antara penegak hukum yang berkuasa. Hakim sebagai manusia biasa sangat diwajarkan apabila terjebak pada subjektivitas dan relativisme pandangan, utamanya dalam menentukan putusan. Namun apabila masih juga menyingkirkan prosedur formil yang termaktub dalam perundang-undangan, apakah masih dapat diwajarkan?

Kembali pada titik tolak gerak setiap pihak yang rela menghabiskan berjam-jam di persidangan: kebenaran dan keadilan. Dalam alam pikiran manusia, relativisme menghantui dua kata tersebut. Benar dan adil itu relatif, tergantung pada siapa meyakini apa. Skala keadilan, menurut Topo Santoso, ahli Hukum Pidana UI, sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.  Menurutnya, terdapat dua jenis keadilan, positive justice dan divine justice. Positive justice adalah jenis keadilan yang lazim ditemukan di masyarakat yang berasumsi bahwa manusia mampu menentukan kepentingan-kepentingan individu dan kolektif mereka sendiri dan mengetahui apa yang mereka inginkan. Jenis keadilan ini jelas tidak akan sempurna karena manusia selalu berusaha melakukan perbaikan, berubah dan terus berdinamika[2]. Maka jenis keadilan kategori pertama ini adalah khayalan, sefatamorgana oase di sahara. Sementara kategori kedua, ditemukan pada masyarakat yang mengakui bahwa manusia itu lemah dan tidak berkapasitas meningkat di atas kekurangan pribadi, sehingga ide bahwa manusia dapat memutuskan suatu hal tanpa tendensi pribadi adalah mustahil. Uniknya, dengan kesadaran itulah timbul keyakinan mendalam bahwa keadilan akan hadir dalam bentuknya yang absolut melalui wahyu Tuhan yang dibawa oleh para Nabi.

Relativisme akan kebenaran pun akan mengabsolut ketika disandarkan pada divine justice ini, karena ide tentang benar dan salah bergantung pada keyakinan apakah suatu hal tersebut adil atau tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana menerapkan konsep divine justice ini saat kondisi terlihat sangat jauh dari diterapkannya wahyu Tuhan? Sederhana: lihat dan sadari seberapa dekat kau dengan Tuhanmu.Jernihkan pandangan dengan setebal-tebal iman, agar dewi yustisia tak hanya fatamorgana.

Al-haqqu min rabbik falaa takunanna minal mumtariin–Kebenaran adalah dari Tuhanmu, maka janganlah kau termasuk kalangan peragu.

(QS. Al-Baqarah: 147)

[1] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm, 2-3.

[2] Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Syamil, 2000), hlm. 83)

*semakin merasa, sejak lahir itu saya memang tidak bakat menjadi politikus,, cukup jadi pendampingnya saja nanti, maksimal.

 

18 Desember 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s