Umar, Syuraih, dan Divine Justice

Umar, Syuraih, dan Divine Justice

Lazim bagi sebuah komunitas di mana manusia-manusia saling bertemu dan berinteraksi, sebuah aturan main menjadi sesuatu yang lekat tak terpisahkan. Aturan main tersebut acap kita sebut dengan hukum. Naluri homo homini lupus yang bersemayam di dalam jiwa manusia menjadikan hukum dibutuhkan agar gerak dan kepentingan manusia tidak saling berbenturan dan berbaku hantam. Bayangkan seandainya di jalan raya protokoler Sudirman, lampu lalu lintas sebagai sarana penegakan peraturan mati dua menit saja– tanpa ada polisi, klakson sudah nyaring di sana-sini. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum, sekecil apapun mutlak diperlukan agar ketertiban hidup tercipta, hingga di ujungnya norma utopia itu ada: keadilan.

Berbeda dengan perspektif hukum modern Barat yang menekankan keadilan pada kepuasan batin manusia yang tak berujung, Islam sebagai diin semesta memiliki titik tekan keadilan yang berbeda.  Perbedaan dalam menerjemahkan keadilan ke ruang-ruang teks perundang-undangan tersebut disebabkan karena berbedanya sumber hukum yang dirujuk, yakni hukum manusia berasal dari kreasi nalar manusia, sedangkan hukum Islam berasal dari wahyu Tuhan. Sumber hukum pertama berdampak pada jenis hukumnya yang sangat evolutif, berkembang seiring dinamika manusia, sedangkan sumber hukum kedua, yang akrab dengan nuansa kesempurnaan dan keagungan Pencipta, menjadikannya dapat berlaku universal sepanjang ruang dan masa.

Keberlakuan keadilan hukum yang universal tersebut tidak hanya terlihat pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dimuat dalam al-Qur’an dan hadits, tapi juga tampak dari ijtihad para khalifah dan qadhi  (hakim) dalam memutuskan perkara. Jauh sebelum Magna Charta (1215 M) dan Habeas Corpus Act (1679 M) dijadikan sebagai alat pelindung hak asasi manusia, penduduk jazirah Arab telah damai dan tentram dengan adanya Piagam Madinah (Sahiifatul Madiinah), simbol perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Rasulullah saw berdasarkan risalah Islam yang dibawanya. Piagam yang tercatat sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia ini mencakup 47 pasal, tidak hanya berisikan hak-hak asasi manusia, tetapi juga berisi pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, hingga kewajiban untuk bertoleransi dalam beragama. Piagam yang menggambarkan perdamaian antara kaum muslimin dan Yahudi ini disebut pula sebagai pelopor kemunculan negara bangsa (nation-state), mendahului konsep negara bangsa a la Eropa yang dimulai sejak adanya Perjanjian Westphalia, yang menandai berakhirnya Perang 30 Tahun Eropa (1618-1648).

Beberapa tahun berselang wafatnya Rasulullah saw, hukum – hukum Islam tidak hanya terus dijaga sebagaimana aslinya, melainkan juga terus menerus diterjemahkan ke ruang publik. Tentu tidak semua aturan main dalam Islam dapat diterjemahkan semaunya, namun bergantung pada dari mana sumber hukum Islam sendiri. Di samping berasal dari wahyu yang tertulis sempurna dalam al-Qur’an, ada dua sumber  lain yang menjadi rujukan untuk menurunkan hukum Islam ke ruang realita, yakni as-Sunnah dan akal pikiran (ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karen pengetahuan dan pengalamannya. Ketiga sumber hukum Islam ini berurut, artinya ketika suatu hal, pencurian misalnya, telah diatur sanksinya dalam al-Qur’an (QS. 5: 38), maka menjadi kewajiban bagi suatu negara yang menganut hukum Islam untuk menjalankan hukuman potong tangan bagi si pencuri, bukan memenjarakannya berdasar pertimbangan akal hakim semata.

Namun, hal menarik yang patut diketahui dari khazanah sejarah hukum Islam adalah, bahwa terjadi ijtihad besar-besaran terhadap hukum Islam yang dilakukan semasa Khalifah kedua, Umar bin Khattab ra. memimpin. Amirul mukminin yang digelari dengan al-Faruq ini melakukan banyak pembaharuan hukum yang hingga kini banyak ditiru oleh peradaban hukum modern, baik dari segi hukum ketatanegaraan, hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum acara.

Dalam hukum ketatanegaraan misalnya, jauh sebelum Montesquieu (1689-1755) terkenal dengan ide Trias Politica-nya, Umar telah mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu syarat kehidupan yang beradab adalah bahwa bidang yudikatif hendaknya terpisah dari eksekutif.

Sementara itu di bidang hukum pidana dan penegakannya (hukum acara), konsep equality before the law (kesetaraan semua pihak di depan hukum) yang diunggulkan di berbagai hukum Barat modern telah dimuat dalam farman prosedur pengadilan yang disampaikan Umar ra kepada Abu Musa al-Asy’ari selaku Gubernur Kufah, yakni sebagai berikut:

“Segala puji bagi Allah. Maka sekarang keadilan adalah suatu kewajiban penting. Perlakukanlah sama orang-orang dalam kehadiranmu, dalam kesertaanmu dan dalam keputusan-keputusanmu, sehingga yang lemah tidak berputus asa terhadap keadilan dan yang berkedudukan tinggi tidak mempunyai harapan bahwa engkau berada di pihaknya.”

Di samping itu, prinsip keyakinan hakim dan terdapatnya alat bukti sebagai dasar penjatuhan putusan hakim juga sudah digariskan secara tegas oleh Umar ra,

“Jangan ada sesuatu yang mencegahmu untuk mengubah keputusan kemarin sesudah dipertimbangkan (jika keputusan terdahulu terbukti tidak benar). Jika engkau ragu-ragu tentang sesuatu hal dan tidak menemukan apapun mengenai soal itu dalam al-Qur’an maupun dalam sunnah Nabi, maka pikirkanlah hal itu berkali-kali. Pertimbangkanlah preseden-preseden yang pernah terjadi dan kasus-kasus sejenis, lalu putuskanlah dengan analogi.”

Keadilan dan kebijaksanaan Umar sebagai khalifah juga tercermin dari pemilihan qadhi yang berkemampuan dan jujur, serta penetapan gaji yang tinggi terhadap qadhi sehingga tidak ada kebutuhan bagi qadhi untuk mencari hasil pendapatan tambahan. Cerminan keadilan tersebut tidak terdapat pada masa kerajaan Romawi, di mana hakim memutuskan pengaduan dengan persetujuan semua pihak, bukan berdasarkan hukum yang memang berlaku sebagaimana mekanisme yang terdapat dalam prosedur pengadilan semasa Umar ra. Pembaharuan lain yang dilakukan Umar ra adalah organisasi penjara yang baru pertama kalinya ada di daratan Arabia. Penjara pertama yang didirikannya bukanlah bangunan yang sengaja dibuat untuk penjara, melainkan rumah salah seorang sahabat yang dibeli dengan harga empat ribu dirham dan diubah menjadi sebuah penjara. Pada awalnya penjara ini menjadi tempat bagi pelanggar-pelanggar kejahatan, namun pada masa Qadhi Syuraih, orang-orang yang berhutang dan tidak dapat melunasinya juga dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Selain hukuman penjara, hukuman pembuangan juga merupakan sesuatu hal yang baru sepanjang sejarah Islam dan dipelopori oleh Umar ra.

Tidak hanya dalam bentuk institusi, penerapan yang berbeda yang dilakukan Umar ra di bidang hukum juga terlihat ketika pada musim paceklik, hukuman potong tangan bagi pencuri yang digariskan dalam al-Qur’an tidak dilakukan. Tentu saja hal tersebut tidak lantas mengubah dalil hukum yang seharusnya, karena setiap keputusan yang Umar ra ambil selalu berlandaskan nash yang termuat dalam al-Qur’an dan hadits. Terkait hal tersebut, Allah berfirman, “Maka barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS 5:3). Sedangkan hadits yang dijadikan acuan bagi Umar adalah, hadits yang diriwayatkan As-Sarkhasi dari Mahkul bahwa Nabi SAW telah berkata:

“Tidak ada potong tangan pada masa (tahun) paceklik yang teramat sangat.” Serta prinsip kehati-hatian yang diajarkan oleh Rasulullah, “Hindarkanlah had (hukuman yang sudah ditentukan, misalnya potong tangan atau rajam–Pen) semampu kalian dari orang Islam. Sebab, lebih baik seorang imam (hakim) salah dalam memberikan ampunan daripada ia salah dalam memberikan had.

Di ujung dari seluruh rumusan hukum Islam yang Rasulullah bawa dan para shahabatnya—dalam hal ini Umar ra kembangkan, kesejatian tentang keadilan tersebut sesungguhnya telah menemukan muaranya. Sederhana Rasulullah sampaikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, “Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya”, Perwujudan keadilan Tuhan (divine justice) tersebut diteladani secara tepat oleh Umar ra dan Qadhi Syuraih, ketika mereka dihadapkan pada permasalahan hukum sederhana. Suatu ketika Umar yang saat itu menjabat sebagai Amirul Mukminin membeli seekor kuda yang semula sehat jasmaninya, namun di tengah perjalanan, ia dapati kuda tersebut tengah terluka dan membuat perjalanannya menjadi terganggu. Maka ia kembali ke tempat di mana ia membeli kuda tersebut, dan meminta uangnya dikembalikan. Penjual kuda yang berasal dari Badui tersebut menolak permintaan Umar sehingga tejadilah perselisihan pendapat. Akhirnya mereka bersepakat untuk membawa sengketa hukumnya ke hadapan seorang hakim setempat, yakni Syuraih bin al-Harits al-Kindi. Setiba di hadapannya, dengan ketajaman mata hatinya Syuraih menyelesaikan perkara tersebut dengan sederhana. Seraya berpaling ke arah Umar, Syuraih berkata,

“Apakah engkau menerima kuda dalam keadaan tanpa cacat, wahai Amirul mu’minin?.”
“Ya.” Jawab ‘Umar
Syuraih berkata, “Simpanlah apa yang anda beli- wahai Amirul mu’minin- atau kembalikanlah sebagaimana anda menerima.”

Maka Umar melihat kepada Syuraih dengan pandangan kagum dan berkata,
“Beginilah seharusnya putusan itu; ucapan yang pasti dan keputusan yang adil. Pergilah anda ke Kufah, aku telah mengangkatmu sebagai hakim (Qadli) di sana.”

Jenis penegakan hukum tanpa pandang bulu inilah yang menjadikan keadilan dalam hukum Islam bukanlah keadilan relatif yang serba utopis sebagaimana yang digadangkan oleh hukum Barat, melainkan keadilan absolut karena disandarkan pada Dzat yang Mutlak keberadaannya, Allah ‘azza wa jalla.

Depok, 27 Desember 2010

*habis buka-buka file lama, baru ingat bahwa pernah menulis ini untuk sebuah buletin ilmiah remaja–yang akhirnya tidak dimuat :D. bahkan saya sudah lupa sumber-sumber referensinya yang mana saja.. 

Advertisements

One thought on “Umar, Syuraih, dan Divine Justice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s